NIHMEDAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kategori daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Percepatan tersebut dilakukan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD).
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung saat menjadi narasumber Dialog Interaktif dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI Provinsi Sumut Tahun 2026 yang disiarkan RRI Medan, Selasa (11/8/2026). Dialog bertema “Membangun Sumatera Utara dari Daerah 3T untuk Mencapai Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” tersebut juga menghadirkan Ketua DHD BPK 45 Sumut Mayjen TNI (Purn) M Hasyim.
Basarin mengatakan percepatan pembangunan di empat daerah tersebut dilakukan dengan kehadiran Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya yang berkantor di Kepulauan Nias. Langkah tersebut merupakan terobosan untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Artinya menjemput bola, supaya apa-apa yang terjadi, fenomena, fakta-fakta, data-data, yang ada di lapangan bisa dirumuskan menjadi kebijkan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Secara nasional maupun regional, bahwa ada empat kabupaten di Sumut yang masih dalam kategori tertinggal. Maka perlu akselerasi percepatan pembangunan di wilayah yang masih kategori 3T,” terangnya.
Basarin menyampaikan sejumlah program prioritas Pemprov Sumut yang tertuang dalam PHTC dan PSD untuk Kepulauan Nias. Melalui PHTC, antara lain telah dilaksanakan Program Berobat Gratis (Probis), penyediaan akses internet di ruang publik dan sekolah melalui program Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS).
Pemprov Sumut juga merealisasikan program Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), antara lain pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan konektivitas wilayah terisolir. Pembangunan jalan tersebut mencakup ruas Nias Selatan–Nias Barat, koridor Dola dan Duria, serta Opiatumbeherua di wilayah Nias Selatan dan Nias Barat.
“Untuk tahun depan, saat ini sedang dilakukan kajian pembangunan pelabuhan terpadu. Diharapkan di tahun berikutnya akan dilakukan pembangunan fisik. Gubernur berencana untuk membangun pelabuhan dan gudang-gudang logistic. Ini untuk menambah pelayaran ke sana, bagaimana logistik bisa diangkut ke sana dengan harga yang terjangkau,” sebutnya.
Untuk program strategis daerah (PSD), lanjut Basarin, Pemprov Sumut juga melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti talud, turap, atau dinding penahan tanah pada sejumlah ruas jalan. Selain itu, pemerintah meningkatkan fungsi sejumlah puskesmas untuk memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Dua puskesmas di Mandrehe, Nias Barat, dan Lahewa, Nias Utara, akan ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. “Karena hanya ada satu rumah sakit yang operasional saat ini di Gunung Sitoli. Maka supaya aksesnya lebih dekat dan bisa memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Dua puskesmas ini sedang proses pembangunan dan nantinya dilengkapi dokter spesialis,” ucap Basarin.
Sementara itu, Ketua DHD BPK 45 Sumut Mayjen TNI (Purn) M Hasyim menilai program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut berkantor di Kepulauan Nias merupakan salah satu upaya mewujudkan persatuan melalui keadilan sosial bagi masyarakat. Untuk membangun semangat ’45 di kalangan generasi muda, pihaknya berkolaborasi dengan siswa SMA di Kepulauan Nias melalui berbagai kegiatan pembinaan.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan anak-anak muda pada masa lalu yang rela mengorbankan harta, jiwa, raga, dan darah. Karena itu, ia berharap semangat perjuangan tersebut tetap dimiliki generasi muda saat ini.
“Pada tahun 2026 di Kepulauan Nias, sasaran kita membina wawasan kebangsaan pada anak-anak SMA dan pemuda-pemuda yang ada di Nias. Kami melihat program gubernur sangat baik dan kami sangat mendukung program ini,” pungkasnya. **(
