Birokrasi Berbasis Ruang: Mengoptimalkan Pemerintah Berbasis Kinerja

Redaksi | Headline | News
oleh

Oleh : Medrial Alamsyah

Sekitar 20 tahun lalu saya, sebagai konsultan, menawarkan program yang saya beri judul “Pemerintah Berbasis Kinerja” pada pejabat di BPPT. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan bahwa mereka sudah menjalankan sistem itu sejak lama sambil memperlihatkan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) kepada saya. CekLayanan

Setelah saya baca beberapa halaman, saya tutup dokumen itu dan berkata dengan nada tak kalah meyakinkan: “Pak, saya berani bertaruh, bapak membuat laporan ini melalui konsinyasi di hotel atau luar kota beberapa hari, lalu mengarang beramai-ramai.” Dia kaget lalu bertanya: “Kok Bapak bisa tahu, sih?”

Pertama, jawab saya, konsepnya terlalu rumit. Di samping ada input, proses dan outcome, ada pula impack dan benefit dalam bentuk narasi. Kedua, memaksakan semua program dan kegiatan punya outcome. Termasuk yang tidak dirancang memiliki outcome, semisal pengadaan ATK dan pemeliharaan. Ketiga, semua program dan kegiatan seakan berdiri sendiri, tanpa ada kaitan dengan program dan kegiatan lain.

Padahal banyak outcome satu program sejatinya terkait dengan outcome program lain, tidak saja yang dalam instansi yang sama, tetapi juga dengan instansi lain; baik dalam satu kementerian atau – bahkan – di kementerian berbeda. Ujungnya laporan itu tidak sesuai dengan logika dan kondisi lapangan, sehingga akhirnya mengarang bebas untuk sekedar lepas dari kewajiban. BacaBerita

Fenomena 20 tahun yang lalu itu masih berlangsung sampai sekarang. LAKIP, yang setiap tahun menghabiskan triliunan rupiah secara nasional, hanya dijadikan sebagai alat formal unjuk kinerja instansi pemerintah. Bukan sebagai alat kontrol untuk memastikan kinerja pemerintah mengarah pada visi dan misi yang diembannya. CekLayanan

Robert K. Merton (Bureaucratic Structure and Personality, 1940) menyebutnyasebagai goal displacement: LAKIP berubah dari alat menjadi tujuan, dan cenderung hanya mengukur apa yang bisa diukur. Alih-alih meningkatkan kinerja, malah mengalami performance paradox atau paradoks kinerja (Sandra van Thiel dan Frans Leeuw, The Performance Paradox in the Public Sector, 2002).

Artinya, indikator kinerja kehilangan kemampuan membedakan organisasi yang berkinerja baik dari yang berkinerja buruk. Organisasi menetapkan target yang pasti tercapai, mengatur apa yang diukur, berfokus pada ukuran yang tampak, dan mengabaikan hal penting yang sulit diukur. Akhirnya, deretan angka yang semula informatif menjadi seragam dan tidak lagi bercerita. TesPsikologi

Menteri Bahlil dan Kesenjangan

Apa yang dikatakan para pakar di atas dapat kita saksikan di Indonesia saat ini. Pada satu sisi pemerintah tidak saja mengatakan mereka sudah bekerja keras dan berhasil baik, lebih dari itu mengklaim sebagai pemerintah paling sukses dibandingkan pemerintahan-pmerintahan sebelumnya. Mereka dengan bangga mengatakan kita tetap tumbuh tinggi (5,39%) di tengah krisis global sementara negara-negara lain di dunia mengalami penurunan angka pertumbuhan. CekLayanan

Namun di sisi lain masyarakat mengeluh kesulitan ekonomi, dunia usaha berteriak, angka pengangguran meningkat, kelas menengah menyusut, rupiah dan IHSG terpuruk pada angka terburuk sepanjang sejarah, dst.

Salah satu contoh nyata dari goal displacement, performance paradox serta lebarnya jurang antara klaim pemerintah dan apa yang dirasakan masyarakat terlihat dari fenomena Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dia mengklaim sebagai menteri ESDM paling sukses dengan ukuran-ukuran formal yang dimilikinya, tetapi publik menilai, seperti ditunjukkan survey CELIOS, Bahlil adalah menteri dengan kinerja terburuk. CekLayanan

Bisa jadi Menteri Bahlil dan menteri-menteri lainnya memang sudah bekerja baik sesuai dengan tugas-tugas beserta ukuran kinerja yang diamanatkan presiden pada mereka, baik secara langsung maupun melalui dokumen-dokumen perencanaan pemerintah (RPJP, RPJM, RKP). Akan tetapi, proyek-proyek (seperti hilirisasi, umpamanya) yang dibanggakan itu, manfaat langsungnya bagi masyarakat – jika ada – hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar proyek. Efek penetesan (trickle-down effect) dari pertumbuhan itu seperti melalui penyerapan tenaga kerja dan rantai pasok, bagi masyarakat yang jauh dari lokasi proyek, terasa sangat abstrak.

Ketimpangan itu lebih terlihat bila kita fokus pada wilayah administratif tempat kegiatan usaha berlangsung, semisal Maluku Utara. Angka pertumbuhan ekonominya mencapai 32%, enam kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional dan tentu kelipatannya jauh labih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Papua (ada yang minus). Bila kita kaitkan dengan dampak ekologis yang ditimbulkan dibandingkan dengan manfaat bagi penduduk sekitar, ketimpangannya pasti lebih menganga.

Kritik di atas cenderung diabaikan oleh pemerintah dengan berkutat pada argumentasi pertumbuhan dan trickle-down effect yang abstrak itu. Solusi dari para ekonom kritis pun cenderung mengabaikan satu faktor penting, yaitu manajemen fiskal berbasis ruang, yang lebih menjamin efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Mereka terus melihat angka-angka nasional yang tidak membumi itu.

Berhala Tanpa Penyembah

Untuk memahaminya kita harus menyimak thesis Kennichi Ohmae (The Global stage, 1989) tentang region-state. Bagi Ohmae, analisis ekonomi berbasis nation state, kecuali bagi negara-negara kecil seperti Finlandia dan Singapura, adalah absurd. Karena negara-negara besar seperti Indonesia, Brazil, Jepang, dll., terdiri dari banyak kesatuan ruang yang dia sebut sebagai region-state. Kesatuan ruang itu bersifat unik, baik secara geografis maupun secara fisik, ekonomi dan sosial budaya. Region-state itu bisa jadi tidak sama dengan wilayah administratif negara tersebut. Analisis pertumbuhan dan indikator makro ekonomi lainnya hanya akan lebih realistis bila berbasis pada region-state tersebut.

Itu sebabnya Ohmae merekomendasikan agar negara-negara besar seperti Indonesia membagi dan mengelola pembangunan negaranya dalam beberapa region-state, yang dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan karakter unik sesuai dengan potensi wilayahnya. Satu region-state bisa terkoneksi dengan region state yang lain dalam rantai pasok nasional, atau bisa juga terkoneksi dengan rantai pasok global.

Semangat dari konsep itu adalah membangun ruang, bukan membangun sektor atau mengembangkan produk belaka. Bisa dalam konteks investasi skala besar besar (industrialisasi), bisa juga pengembangan UMKM dengan investasi skala kecil seperti konsep One Village One Product (OVOP) di Jepang.

Dengan semangat membangun ruang, maka pembangunan satu sektor yang dilakukan harus selalu terintegrasi dengan sektor yang lain. Pembangunan satu bidang fisik tidak hanya harus diimbangi dengan pembangunan bidang fisik lain yang relevan, tetapi juga pembangunan manusia, ekonomi, budaya, dll. Jika di satu wilayah dibangun tempat pelelangan ikan umpamanya, tentu harus dibangun pula infrastruktur jalan, pembinaan nelayan lengkap dengan sarana produksi, institusi keuangan, dsb. Begitu pula bila akan dikembangkan industri berteknologi tinggi, maka di situ juga harus dibangun infrastruktur pendidikan teknologi yang sesuai sebagai pendukung. Demikian seterusnya.

Integrasi berbagai sektor itu di Indonesia bermasalah sejak lama. Sejak tahun 1980an, kita sudah akrab dengan frase masalah koordinasi, ego sektoral, berorientasi proyek ketimbang program, inefisiensi, dsb. Jalan dibangun untuk membuka akses daerah terpencil tetapi tidak disertai dengan peningkatan hasil produksi sehingga tidak berdampak terhadap kesejahteraan rakyat setempat; prasarana dan sarana produksi dibangun tetapi akses jalan dan pasar tidak ada sehingga hasil produksi tidak bisa dijual; atau sebaliknya, tempat pelelangan ikan dibangun tetapi sarana produksi tidak ditingkatkan sehingga bangunan tersebut berubah jadi “berhala” tanpa penyembah. Itu beberapa contoh saja dari banyak kasus lainnya.

Solusi Integratif

Solusi yang dilakukan pemerintah selama ini bersifat parsial, linier dan dangkal. Kinerja yang rendah diatasi dengan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan LAKIP. Masalah SAKIP/LAKIP sudah dibahas di awal tulisan ini. Masalah koordinasi diatasi dengan membangun kementrian dan lembaga (K/L) bertajuk koordinasi, yang tidak saja gagal mengkoordinasikan berbagai K/L di bawah koordinasinya, tetapi juga kesulitan mengkoordinasikan unit-unit dalam institusinya sendiri.

Padahal, untuk mendapatkan organisasi berkinerja tinggi diperlukan tiga S: Strategi, Sistem dan Struktur (Dr. Amad Taap Manshor dalam The 3S Leadership Blueprint, 2023). Ketiganya harus teritegrasi dan kompatible satu sama lain. Strategi menentukan arah tujuan dan jalan yang yang ditempuh; sistem merupakan alat untuk mengendalikan atau memastikan agar perjalanan tidak menyimpang, dan bila terjadi penyimpangan cepat diketahui dan dikoreksi; sedangkan struktur mengatur mekanisme kewenangan orang yang menjalankan sistem. Dengan demikian organisasi bisa berjalan secara mekanistik dalam mencapai tujuannya.

Instansi pemerintah Indonesia telah memiliki ketiganya: Rencana Strategis (Renstra), sistem (SAKIP/LAKIP) dan tentu saja struktur organisasi. Namun tidak kompatibel satu sama lain, sehingga masalah goal displacement dan performance paradog terjadi. Penyebabnya karena renstra dan sistem kinerja tidak berkait dengan ruang walaupun kenyataannya kinerja instansi pemerintah selalu terkait dengan ruang tertentu. Program dibuat, dan kinerja diukur, berbasis sektor, yang diasumsikan (atau, tepatnya dipaksakan) bisa menhasilkan outcome. Sebab dari semua itu adalah karena struktur organisasi pemerintah berbasis sektoral.

Karena struktur organisasi birokrasi berbasis sektoral, pejabat cenderung hanya peduli pada ukuran sektornya sendiri. Selama target sektoral tercapai masalah dianggap tidak ada. Andai terjadi protes publik tinggal melempar kesalahan pada sektor lain atau diperhalus dengan narasi “kesulitan koordinasi”. Atau, untuk mencegah protes terjadi, dibuat program kampanye untuk memanipulasi persepsi publik bahwa mereka sudah bekerja serius dan program berhasil. Pada titik ini pembayar pajak dirugikan dalam dua aspek: kegagalan program dan tembahan biaya kampanye untuk menutupi kegagalan tersebut.

Satu-satunya solusi adalah dengan mengubah struktur organisasi menjadi berbasis ruang. Meneruskan logika Ohmae di atas, Indonesia mesti membagi Indonesia ke dalam beberapa region-state, sub region-state dan sub sub region-state (jika diperlukan); berbasis analisis yang rasional dan terlepas dari faktor wilayah administratif (yang juga seringkali jadi emosional). Kemudian kementrian/lembaga di pusat dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di daerah disusun sedemikian rupa mengikuti region-state serta sub dan sub sub region-state tersebut.

Ada dua alternatif dalam penyusunan organisasi tersebut: pertama, negara kesatuan dirubah menjadi negara federal berbasis region-state, kemudian struktur organisasi negara federal dibuat berbasis sub region-state. Kedua, kementrian sektoral dirasionalisasi (baca= dirampingkan) kemudian eselon 1 dibagi berbasarkan kumpulan region-state, eselon 2 menangani 1 region-state dan eselon 3 diisi oleh ahli-ahli berbagai sub sektor sesuai kebutuhan ruang terkait.

Dinas provinsi juga demikian, jika satu provinsi hanya satu region-state, maka kepala bidang dibagi berdasarkan sub region-state yang membawahi sub sub sektor terkait. Demikian seterusnya. Tentu dengan catatan ada kementrian atau eselon 1, karena sifat bidang tugasnya, tetap berbasis wilayah nasional.

Alternatif pertama merupakan pilihan sangat radikal dan berpotensi mendatangkan debat emosional karena sentimen sejarah dan politik. Pilihan kedua lebih masuk akal dan relatif lebih praktikal. Debat bisa fokus pada pilihan teknokratis ketimbang debat politis dan historis yang emosional.

Perubahan struktur itu, agar tidak parsial, harus diikuti dengan penyesuaian renstra dan SAKIP, keduanya juga harus disusun berbasis ruang-ruang yang sudah ditetapkan. Renstra harus menetapkan outcome tiap region-state dan ruang-ruang di bawahnya, lengkap dengan indikator beserta target, road map dan program-program inisiatif untuk mencapainya. Renstra tidak lagi berisi kumpulan program-program sektoral yang terpisah satu sama lain, melainkan rencana program multi sektor yang terintegrasi dalam kesatuan-kesatuan ruang.

Begitu juga dengan LAKIP, tidak lagi berisi kumpulan laporan pelaksanaan program dan kegiatan terpisah-pisah tanpa koneksi, melainkan pencapaian program-program dan konteks misi yang diamanatkan dalam kesatuan ruang tertentu. Dokumen LAKIP kemudian tidak hanya menjadi dokumen laporan tanpa makna, tetapi bisa menjadi bahan evaluasi karena dengan mudah diketahui sektor apa yang bermasalah di ruang mana. Tindakan koreksi bisa dilakukan secara spesifik berdasarkan sektor dan ruang sekaligus. Tidak mengawang-awang seperti sekarang

Organisasi DPR juga harus diubah dari berbasis kumpulan sektor terkait menjadi kumpulan region-state yang saling terkait, umpamanya Komisi Wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku-Nusra, dsb. Dengan begitu anggota DPR bekerja lebih terkoneksi secara substansial dengan dapilnya karena anggota komisi di DPR disesuaikan dengan daerah yang diwakilinya. Pertempuran dalam perebutan anggaran, pegawasan, dan regulasi juga lebih membumi sekaligus substansial karena terkoneksi dengan pembangunan ruang. Tidak seperti sekarang, asal pembangunan banyak di daerahnya tanpa peduli pada hasil dari pembangunan tersebut.

Dan dengan demikian, baik aparat di pusat maupun di daerah, dipaksa untuk senantiasa berpikir dan bertindak dalam konteks ruang dengan outcome yang nyata, mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Tidak sekedar melaksanakan program sektornya tanpa peduli kontribusinya terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian juga anggota DPR/D bisa mengawasi pelaksanaan program pemerintah lebih fokus dan nyata. []

No More Posts Available.

No more pages to load.